JAKARTA — Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDikti) Wilayah III mendorong perguruan tinggi di wilayahnya membentuk dan memperkuat Unit Layanan Disabilitas (ULD). Penguatan tersebut diarahkan untuk memastikan layanan pendidikan tinggi berjalan lebih inklusif, aksesibel, responsif, dan ramah bagi penyandang disabilitas.
Penguatan Unit Layanan Disabilitas perguruan tinggi menjadi salah satu pokok bahasan dalam Sarasehan dan Sosialisasi Pembentukan ULD yang berlangsung pada 20 Oktober 2026 di Auditorium Universitas Kristen Krida Wacana (UKRIDA), Jakarta. Kegiatan ini melibatkan LLDikti Wilayah III, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek), Komisi Nasional Disabilitas (KND), serta UKRIDA.
Informasi mengenai agenda tersebut dipublikasikan melalui kanal resmi LLDikti Wilayah III pada 21 Oktober 2026. Agenda yang sama kembali tercantum dalam kanal berita Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi pada 30 Oktober 2026.
Asesmen menjadi dasar penyusunan layanan
Dalam pembahasan pembentukan ULD, perguruan tinggi didorong untuk terlebih dahulu memahami kebutuhan penyandang disabilitas secara terukur. Salah satu pendekatan yang ditekankan adalah asesmen modalitas.
Asesmen modalitas digunakan untuk memetakan kebutuhan penyandang disabilitas sebelum kampus menentukan prioritas layanan, sarana-prasarana, dan dukungan akademik. Pemetaan ini penting agar kebijakan yang disusun tidak berhenti pada pemenuhan administratif, tetapi dapat menjawab kebutuhan nyata di lingkungan perguruan tinggi.
Dengan pemetaan yang lebih sistematis, kampus dapat memiliki dasar untuk menata bentuk dukungan yang diperlukan. Asesmen juga membantu perguruan tinggi melihat kebutuhan penyandang disabilitas secara lebih spesifik, sehingga perencanaan layanan dapat disusun secara bertahap dan sesuai kondisi masing-masing institusi.
Dalam konteks ini, ULD tidak hanya dipahami sebagai struktur organisasi. Unit tersebut diharapkan menjadi bagian dari mekanisme kampus dalam mengidentifikasi kebutuhan, merencanakan dukungan, serta mendorong terciptanya lingkungan pendidikan yang aksesibel.
LLDikti siapkan pendampingan antarkampus
LLDikti Wilayah III akan mendorong perguruan tinggi yang belum memiliki ULD melalui pendampingan antarkampus. Skema tersebut melibatkan perguruan tinggi yang telah lebih dahulu memiliki pengalaman dalam mengembangkan layanan disabilitas.
Pendampingan antarkampus memungkinkan perguruan tinggi berbagi pengalaman mengenai proses pembentukan, pengelolaan, dan penguatan layanan. Berbagai pengalaman tersebut dapat menjadi bahan pembelajaran bagi kampus yang masih berada pada tahap awal pengembangan ULD.
Pendekatan ini juga menempatkan perguruan tinggi sebagai bagian dari ekosistem pembelajaran bersama. Kampus yang telah memiliki pengalaman dapat berkontribusi melalui berbagi praktik dan pemahaman, sedangkan kampus yang belum memiliki ULD memperoleh ruang untuk mempelajari langkah-langkah pengembangannya sesuai kebutuhan.
Dorongan tersebut menunjukkan bahwa pembentukan Unit Layanan Disabilitas perguruan tinggi perlu diikuti proses penguatan yang berkelanjutan. Keberadaan unit secara formal perlu diterjemahkan ke dalam layanan dan dukungan yang dapat dirasakan dalam kehidupan akademik maupun lingkungan kampus.
Penguatan ULD tidak berhenti pada struktur
Penguatan ULD diarahkan agar tidak berhenti pada pembentukan struktur. Nilai inklusivitas perlu diterapkan dalam kehidupan kampus melalui layanan, sarana-prasarana, dan lingkungan yang mendukung akses bagi penyandang disabilitas.
Artinya, perhatian terhadap disabilitas perlu menjadi bagian dari pengelolaan perguruan tinggi secara lebih luas. Layanan akademik, dukungan bagi mahasiswa, serta ketersediaan lingkungan yang aksesibel perlu dipertimbangkan dalam upaya membangun kampus yang inklusif.
Kerangka tersebut menempatkan ULD sebagai salah satu unsur penting dalam pemenuhan hak pendidikan. Perguruan tinggi tidak hanya didorong untuk memiliki unit layanan, tetapi juga memastikan unit tersebut memiliki arah kerja yang berkaitan dengan kebutuhan penyandang disabilitas.
Implementasi nilai inklusivitas juga membutuhkan pemahaman yang sama di lingkungan kampus. Karena itu, penguatan ULD berkaitan dengan upaya membangun budaya akademik dan lingkungan pendidikan yang lebih responsif terhadap keberagaman kebutuhan.
Disabilitas dan pengembangan inovasi perguruan tinggi
Kemdiktisaintek dan KND memandang kebutuhan penyandang disabilitas sebagai bagian dari pemenuhan hak pendidikan. Pada saat yang sama, kebutuhan tersebut juga dipandang sebagai peluang bagi perguruan tinggi untuk mengembangkan riset dan inovasi teknologi yang bermanfaat lebih luas.
Pandangan ini memperluas peran perguruan tinggi dalam isu disabilitas. Selain menyediakan layanan yang aksesibel, kampus dapat berkontribusi melalui pengembangan pengetahuan, penelitian, dan inovasi yang berangkat dari kebutuhan nyata penyandang disabilitas.
Dengan demikian, penguatan ULD memiliki keterkaitan dengan dua agenda. Pertama, memastikan penyandang disabilitas memperoleh dukungan yang layak dalam mengakses pendidikan tinggi. Kedua, mendorong perguruan tinggi untuk menghasilkan gagasan dan teknologi yang dapat mendukung kehidupan yang lebih inklusif.
Pengembangan riset dan inovasi tersebut tetap perlu berangkat dari pemetaan kebutuhan. Asesmen modalitas dapat menjadi salah satu dasar untuk memahami persoalan yang dihadapi dan menentukan area layanan maupun pengembangan yang perlu diprioritaskan.
Arah penguatan Unit Layanan Disabilitas
Agenda di UKRIDA menegaskan sejumlah arah penguatan Unit Layanan Disabilitas perguruan tinggi di wilayah LLDikti III. Perguruan tinggi didorong untuk membentuk ULD apabila belum memilikinya, memperkuat unit yang sudah tersedia, serta mengembangkan layanan berdasarkan kebutuhan yang terukur.
- Melakukan pemetaan kebutuhan penyandang disabilitas melalui asesmen modalitas.
- Menjadikan hasil asesmen sebagai dasar penyusunan prioritas layanan dan sarana-prasarana.
- Mengembangkan dukungan akademik dan lingkungan kampus yang lebih aksesibel.
- Memanfaatkan pendampingan serta berbagi pengalaman antarkampus.
- Memastikan pembentukan ULD diikuti implementasi nyata nilai inklusivitas.
Melalui langkah tersebut, penguatan ULD diharapkan menjadi bagian dari upaya membangun pendidikan tinggi yang lebih terbuka bagi penyandang disabilitas. Peran LLDikti Wilayah III, perguruan tinggi, Kemdiktisaintek, KND, dan UKRIDA dalam agenda ini menunjukkan pentingnya kolaborasi untuk mendorong layanan pendidikan yang inklusif dan aksesibel.