Langsung ke konten utama
Yayasan Ilmu Keamanan Jl. Piere Tendean No.11, Kec. Malalayang, Kota Manado, Prov. Sulawesi Utara
Berita Kampus

BAN-PT Dorong Kawasan Tanpa Rokok Masuk Penilaian Akreditasi Kampus

Oktober 30, 2026 Akademi Komunitas Mapanawang Manado

Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) mendorong perguruan tinggi memperkuat penerapan kawasan tanpa rokok kampus melalui kebijakan resmi yang terukur. Dorongan ini disampaikan dalam sosialisasi Peraturan BAN-PT Nomor 27 Tahun 2024 tentang Penguatan Sinergi Kebijakan Kampus Tanpa Rokok di Perguruan Tinggi Indonesia di Jakarta, Rabu, 28 Oktober 2026.

Dalam instrumen akreditasi terbaru, pengamanan fasilitas kampus dari zat adiktif, termasuk rokok, ditempatkan dalam aspek keamanan, keselamatan, dan kesehatan (K3). Artinya, penerapan kebijakan kawasan tanpa rokok menjadi bagian yang perlu diperhatikan perguruan tinggi ketika menyiapkan proses asesmen akreditasi.

BAN-PT menegaskan bahwa indikator tersebut merupakan parameter penilaian, bukan syarat mutlak yang secara otomatis menyebabkan perguruan tinggi gagal mendapatkan akreditasi. Penilaian tetap melihat bukti pelaksanaan dan tata kelola kebijakan yang diterapkan oleh masing-masing institusi.

Kebijakan resmi menjadi dasar penerapan

Perguruan tinggi didorong memiliki aturan internal yang menjadi landasan penerapan kawasan tanpa rokok. Kebijakan tersebut perlu menjelaskan komitmen institusi dalam melindungi warga kampus dari paparan asap rokok dan zat adiktif, sekaligus menciptakan lingkungan belajar yang aman serta nyaman.

Kebijakan resmi juga menjadi dasar untuk mengatur pelaksanaan di lingkungan kampus. Dengan adanya payung hukum institusi, perguruan tinggi dapat menyusun langkah sosialisasi, menyediakan fasilitas pendukung, serta melakukan pemantauan terhadap kepatuhan sivitas akademika.

Penerapan kawasan tanpa rokok tidak hanya berkaitan dengan larangan merokok di area tertentu. Dalam konteks akreditasi, perguruan tinggi perlu menunjukkan bahwa kebijakan tersebut dikelola sebagai bagian dari sistem keamanan, keselamatan, dan kesehatan kampus.

Bukti pelaksanaan yang perlu disiapkan

Perguruan tinggi yang menjalani asesmen perlu menyiapkan dokumen dan bukti pelaksanaan kebijakan kawasan tanpa rokok. Bukti tersebut dapat menunjukkan apakah aturan yang ditetapkan telah disosialisasikan, didukung fasilitas yang memadai, dan dievaluasi secara berkala.

Beberapa bukti yang dapat diminta dalam proses asesmen meliputi:

  • Surat keputusan rektor sebagai dasar kebijakan kawasan tanpa rokok.
  • Dokumentasi sosialisasi kebijakan kepada sivitas akademika.
  • Ketersediaan fasilitas pendukung penerapan kebijakan.
  • Laporan evaluasi kepatuhan sivitas akademika terhadap aturan yang berlaku.

Dokumen-dokumen tersebut membantu asesor melihat hubungan antara kebijakan tertulis dan pelaksanaannya di lapangan. Karena itu, perguruan tinggi perlu memastikan catatan kegiatan, dokumentasi, serta hasil evaluasi tersimpan dan dapat ditunjukkan saat dibutuhkan.

Indikator K3 dalam instrumen akreditasi

Masuknya pengamanan kampus dari rokok dan zat adiktif ke dalam aspek K3 menunjukkan bahwa lingkungan pendidikan tinggi dinilai tidak hanya dari kegiatan akademiknya. Keamanan dan kesehatan warga kampus juga menjadi bagian dari tata kelola institusi yang perlu diperhatikan.

Bagi mahasiswa, penerapan kawasan tanpa rokok kampus berkaitan langsung dengan kenyamanan ruang belajar dan aktivitas kemahasiswaan. Sementara bagi pengelola perguruan tinggi, kebijakan ini menjadi bagian dari kesiapan institusi dalam memenuhi indikator penilaian serta membangun lingkungan kampus yang lebih tertib.

Meski demikian, BAN-PT tidak menetapkan indikator tersebut sebagai satu-satunya penentu hasil akreditasi. Statusnya sebagai parameter penilaian berarti penerapan dan bukti pendukungnya menjadi bagian dari keseluruhan proses asesmen perguruan tinggi.

Universitas Indonesia menjadi salah satu contoh

Dalam sosialisasi tersebut, Universitas Indonesia turut disebut sebagai contoh perguruan tinggi yang menerapkan kebijakan kawasan tanpa rokok. Kebijakan itu memiliki payung hukum melalui surat keputusan rektor.

Selain menetapkan dasar kebijakan internal, Universitas Indonesia juga disebut menghentikan pendanaan dari industri tembakau. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya menjaga konsistensi kebijakan kampus tanpa rokok dan memperkuat perlindungan terhadap lingkungan pendidikan.

Contoh tersebut menunjukkan bahwa kebijakan kawasan tanpa rokok dapat dikembangkan melalui keputusan institusi yang jelas. Pelaksanaannya juga dapat diperkuat dengan sikap tata kelola yang konsisten, dokumentasi yang baik, dan evaluasi terhadap kepatuhan warga kampus.

Relevansi bagi pengelola dan mahasiswa

Bagi pengelola perguruan tinggi, dorongan BAN-PT menjadi pengingat untuk meninjau kembali kesiapan kebijakan, pelaksanaan, dan dokumentasi kawasan tanpa rokok. Institusi perlu memastikan aturan tidak berhenti pada dokumen, tetapi dipahami dan diterapkan oleh seluruh sivitas akademika.

Langkah evaluasi dapat membantu kampus mengetahui tingkat kepatuhan terhadap kebijakan yang berlaku. Hasil evaluasi juga dapat menjadi bahan perbaikan apabila masih ditemukan kendala dalam sosialisasi, penyediaan fasilitas pendukung, atau pelaksanaan aturan di lingkungan kampus.

Mahasiswa memiliki kepentingan terhadap kebijakan ini karena kampus merupakan ruang untuk belajar, berorganisasi, dan menjalankan berbagai kegiatan akademik maupun nonakademik. Lingkungan yang aman dan nyaman mendukung aktivitas tersebut sekaligus memperkuat perhatian institusi terhadap kesehatan warganya.

Dengan menempatkan kawasan tanpa rokok dalam kerangka K3 dan akreditasi, perguruan tinggi diharapkan membangun kebijakan yang terukur serta dapat dipertanggungjawabkan. Penyiapan aturan, bukti pelaksanaan, dan evaluasi menjadi bagian penting dari tata kelola kampus sehat dan aman.