Badung – Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto meminta para rektor di Indonesia menyederhanakan struktur program studi di perguruan tinggi. Rektor didorong untuk menggabungkan program studi yang memiliki rumpun keilmuan serupa, alih-alih terus membuka program studi baru.
Arahan tersebut disampaikan Brian saat pembukaan Konvensi Nasional Pendidikan Indonesia (KONASPI) XII Tahun 2026 di Nusa Dua, Kabupaten Badung, Bali, Jumat, 2 Oktober 2026. Menurut paparan menteri, penyederhanaan program studi dapat membantu mengurangi beban administrasi, mempermudah proses akreditasi, dan membuat pengelolaan perguruan tinggi lebih efisien.
Meski demikian, arahan itu merupakan dorongan kebijakan kepada para rektor, bukan keterangan bahwa seluruh perguruan tinggi telah diwajibkan segera menggabungkan program studinya. Setiap kampus tetap perlu menilai struktur akademik dan rumpun keilmuan yang dimiliki sebelum mengambil langkah tata kelola.
Program studi serumpun didorong untuk digabungkan
Brian menilai pengelolaan program studi perlu disesuaikan dengan kebutuhan pengembangan pendidikan tinggi. Kampus tidak diminta terus menambah jumlah program studi sebagai satu-satunya cara untuk mengembangkan bidang keilmuan.
Program studi yang berada dalam rumpun keilmuan serupa dinilai memiliki peluang untuk dikelola secara lebih terpadu. Penggabungan tersebut dapat membuat struktur akademik lebih sederhana sehingga perguruan tinggi tidak harus menangani terlalu banyak unit dengan proses administrasi yang terpisah.
Dalam konteks tata kelola, penyederhanaan program studi berpotensi memengaruhi sejumlah pekerjaan internal kampus. Di antaranya adalah penyusunan dokumen akademik, pengelolaan sumber daya dosen, perencanaan kurikulum, serta persiapan proses akreditasi.
Namun, penyederhanaan struktur tidak serta-merta berarti mengurangi kapasitas pendidikan tinggi. Dalam paparannya, menteri menekankan bahwa penggabungan program studi dinilai tidak harus mengurangi jumlah mahasiswa. Fokusnya adalah membuat pengelolaan akademik lebih efisien tanpa menghilangkan akses mahasiswa terhadap pendidikan tinggi.
Akreditasi dan beban administrasi menjadi perhatian
Salah satu alasan yang dikemukakan untuk mendorong penyederhanaan adalah tingginya beban administrasi yang harus ditanggung perguruan tinggi. Ketika program studi dikelola dalam jumlah besar, kampus perlu menyiapkan pengelolaan dan pemenuhan persyaratan untuk masing-masing unit akademik.
Penggabungan program studi dengan rumpun keilmuan yang berdekatan diharapkan dapat menyederhanakan proses tersebut. Perguruan tinggi dapat mengurangi pengulangan pekerjaan administrasi dan mengonsolidasikan pengelolaan akademik dalam struktur yang lebih terintegrasi.
Hal serupa berlaku dalam proses akreditasi. Dengan jumlah program studi yang lebih terkendali, perguruan tinggi berpotensi lebih mudah mengatur persiapan dokumen, evaluasi mutu, dan koordinasi antarunit. Meski demikian, pelaksanaan akreditasi tetap perlu mengikuti ketentuan dan mekanisme yang berlaku.
Arahan menteri tidak menyatakan bahwa penggabungan otomatis menyelesaikan seluruh persoalan administrasi atau akreditasi. Dampaknya akan bergantung pada keputusan masing-masing perguruan tinggi, kesesuaian bidang keilmuan, serta pengaturan akademik yang disusun setelah proses penggabungan.
Pengembangan ilmu tidak selalu melalui prodi baru
Selain meminta rektor meninjau kemungkinan penggabungan, Brian menekankan bahwa perkembangan ilmu pengetahuan tidak selalu harus diwujudkan dengan membuka program studi baru. Perguruan tinggi dapat mengembangkan keilmuan melalui penguatan bidang yang sudah ada.
Pada jenjang sarjana, bidang keilmuan juga dinilai sebaiknya tidak terlalu sempit. Struktur pendidikan yang lebih luas diharapkan memberi ruang kepada mahasiswa untuk membangun kompetensi yang dapat diterapkan pada beragam sektor pekerjaan.
Pendekatan tersebut menempatkan program studi bukan hanya sebagai nama atau unit administratif, melainkan sebagai wadah pembentukan kompetensi. Karena itu, pengembangan kurikulum dan keahlian mahasiswa menjadi bagian penting yang perlu dipertimbangkan ketika kampus menata kembali program studinya.
Dalam praktiknya, perguruan tinggi perlu mencermati hubungan antara rumpun keilmuan, capaian pembelajaran, ketersediaan dosen, serta kebutuhan mahasiswa. Penataan program studi juga perlu memperhatikan keberlanjutan kegiatan akademik agar perubahan struktur tidak mengganggu proses belajar mahasiswa yang sedang berjalan.
Jumlah program studi meningkat pada 2025
Dorongan untuk menyederhanakan program studi disampaikan di tengah peningkatan jumlah program studi di Indonesia. Pemerintah mencatat terdapat 34.711 program studi pada 2025, atau meningkat 29 persen.
Pada tahun yang sama, jumlah mahasiswa di Indonesia disebut mencapai sekitar 11,5 juta orang. Jumlah dosen tercatat sekitar 328 ribu orang, sedangkan lulusan mencapai kurang lebih 2,78 juta orang.
Data tersebut menggambarkan skala pendidikan tinggi yang besar sekaligus kompleks. Pertambahan program studi perlu diikuti kemampuan pengelolaan yang memadai, baik dari sisi tenaga pengajar, mutu akademik, administrasi, maupun proses penjaminan mutu.
Dalam kerangka itu, penyederhanaan program studi perguruan tinggi menjadi salah satu pilihan tata kelola yang disampaikan pemerintah kepada rektor. Kebijakan tersebut diarahkan untuk mendorong struktur pendidikan tinggi yang lebih efisien, bukan semata-mata mengejar pengurangan jumlah program studi.
Implikasi bagi perguruan tinggi
Bagi perguruan tinggi, arahan ini dapat menjadi bahan evaluasi terhadap struktur program studi yang telah berjalan. Kampus perlu mengidentifikasi program studi yang memiliki kedekatan rumpun keilmuan, sekaligus menilai apakah pengelolaannya saat ini menimbulkan duplikasi administrasi atau sumber daya.
Evaluasi juga perlu mempertimbangkan dampak terhadap mahasiswa dan lulusan. Informasi mengenai perubahan struktur akademik harus disampaikan secara jelas agar mahasiswa memahami keberlanjutan studi, kurikulum, serta layanan akademik yang tersedia.
Dari sisi kelembagaan, rektor dan pengelola kampus perlu memastikan bahwa setiap rencana penataan memiliki dasar akademik dan tata kelola yang jelas. Penggabungan tidak cukup dilakukan hanya dengan mengubah nama unit, tetapi perlu diikuti penyesuaian pengelolaan, kurikulum, sumber daya manusia, dan mekanisme penjaminan mutu.
Untuk saat ini, arahan Brian Yuliarto menandai dorongan agar perguruan tinggi meninjau kembali kecenderungan membuka program studi baru. Langkah lanjutan dan bentuk penerapannya akan bergantung pada kebijakan masing-masing perguruan tinggi serta ketentuan pendidikan tinggi yang berlaku.