Langsung ke konten utama
Yayasan Ilmu Keamanan Jl. Piere Tendean No.11, Kec. Malalayang, Kota Manado, Prov. Sulawesi Utara
Berita Kampus

Kuliah Gratis di PTN Disiapkan Bertahap, Anggaran Dikaji

September 27, 2026 Akademi Komunitas Mapanawang Manado

Pemerintah menyiapkan skema kuliah gratis di perguruan tinggi negeri (PTN) yang pelaksanaannya direncanakan berlangsung secara bertahap. Persiapan tersebut dilakukan setelah Presiden Prabowo Subianto memberikan instruksi dalam rapat terbatas di Istana Merdeka pada 23 September 2026.

Meski demikian, rencana ini belum berarti seluruh mahasiswa PTN langsung terbebas dari biaya pendidikan. Pemerintah masih mengkaji cakupan program, komponen biaya yang akan ditanggung, kebutuhan setiap kampus, sumber pendanaan, serta waktu penerapannya. Hingga 27 September 2026, kuliah gratis untuk seluruh PTN belum menjadi kebijakan yang sepenuhnya berlaku.

Pemerintah menghitung kebutuhan awal Rp93,7 triliun

Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi menyampaikan bahwa perhitungan awal kebutuhan pembiayaan program tersebut mencapai sekitar Rp93,7 triliun. Estimasi ini mencakup sekitar 2,83 juta mahasiswa PTN pada jenjang akademik dan vokasi.

Angka tersebut masih merupakan kebutuhan awal berdasarkan pemetaan yang sedang dilakukan pemerintah. Nilainya belum dapat dipahami sebagai anggaran final karena skema pembiayaan, sasaran penerima, dan tahapan pelaksanaan masih dalam proses kajian.

Pemerintah juga perlu mempertimbangkan kondisi setiap PTN. Kebutuhan pembiayaan dapat berkaitan dengan komponen biaya pendidikan yang berlaku di masing-masing kampus, karakteristik program studi, serta jumlah mahasiswa yang dilayani. Karena itu, pemetaan antarperguruan tinggi menjadi bagian penting sebelum kebijakan diterapkan.

Pelaksanaan akan mempertimbangkan kemampuan fiskal

Instruksi Presiden dalam rapat terbatas tersebut menekankan agar persiapan program dilakukan secepat mungkin. Namun, pelaksanaannya tetap akan mempertimbangkan kemampuan fiskal negara. Pertimbangan ini menjadi dasar bagi rencana penerapan secara bertahap, bukan sekaligus untuk seluruh mahasiswa dan seluruh PTN.

Dengan pendekatan bertahap, pemerintah dapat menyusun prioritas pelaksanaan berdasarkan hasil kajian kebutuhan dan ketersediaan anggaran. Namun, sampai saat ini belum ada penjelasan final mengenai tahap pertama, kelompok mahasiswa yang akan diprioritaskan, atau kampus yang akan masuk dalam pelaksanaan awal.

Belum ditetapkannya rincian tersebut membuat informasi mengenai kuliah gratis PTN 2026 perlu dipahami sebagai perkembangan kebijakan, bukan pengumuman bahwa pembebasan biaya sudah berlaku. Mekanisme resmi masih menunggu keputusan dan ketentuan lanjutan dari pemerintah.

Apa dampaknya bagi mahasiswa?

Jika terealisasi sesuai rencana, program ini berpotensi mengurangi beban biaya pendidikan bagi mahasiswa PTN. Dampaknya dapat berkaitan dengan biaya yang selama ini harus dipenuhi mahasiswa melalui skema pembiayaan pendidikan di kampus. Namun, bentuk pengurangan atau pembebasan biaya tersebut belum ditetapkan secara rinci.

Mahasiswa dan calon mahasiswa PTN perlu membedakan antara rencana kebijakan dan program yang sudah dapat dimanfaatkan. Informasi mengenai kuliah gratis tidak otomatis berarti semua biaya selama masa studi akan ditanggung pemerintah. Cakupan pembiayaan masih menjadi salah satu hal yang sedang dipetakan.

Beberapa pertanyaan penting juga belum memperoleh jawaban final, termasuk apakah program hanya mencakup komponen biaya pendidikan tertentu atau seluruh biaya yang berkaitan dengan perkuliahan. Pemerintah masih mengkaji komponen pembiayaan sebelum menentukan desain program.

Perbedaan rencana kebijakan dan program yang berlaku

Rencana kuliah gratis di PTN saat ini berada pada tahap persiapan dan penghitungan kebutuhan. Status tersebut berbeda dari program yang telah memiliki dasar pelaksanaan, ketentuan penerima, jadwal, serta mekanisme pendaftaran yang jelas.

Sampai 27 September 2026, belum ada ketetapan bahwa seluruh PTN telah menerapkan kuliah gratis. Karena itu, mahasiswa tidak dapat langsung menganggap biaya pendidikan di kampusnya otomatis dihapus. Ketentuan yang berlaku di masing-masing PTN tetap perlu diperhatikan sampai ada pengumuman resmi mengenai perubahan kebijakan.

Perbedaan status ini juga penting bagi calon mahasiswa yang sedang merencanakan pendidikan. Informasi yang beredar mengenai rencana pemerintah sebaiknya tidak dijadikan satu-satunya dasar untuk mengambil keputusan terkait pendaftaran atau pembiayaan kuliah.

Hal yang masih dikaji pemerintah

Berdasarkan informasi yang tersedia, terdapat beberapa aspek utama yang masih disiapkan pemerintah:

  • Kebutuhan setiap PTN, termasuk pemetaan kondisi dan jumlah mahasiswa yang menjadi sasaran.
  • Komponen biaya pendidikan yang akan diperhitungkan dalam skema kuliah gratis.
  • Sumber pendanaan untuk memenuhi kebutuhan program yang diperkirakan mencapai Rp93,7 triliun.
  • Tahapan penerapan dengan mempertimbangkan kemampuan fiskal negara.
  • Skema dan waktu pelaksanaan, yang hingga kini belum diumumkan secara final.

Kelima aspek tersebut akan menentukan seberapa luas kebijakan dapat diterapkan dan kapan mahasiswa mulai menerima manfaatnya. Tanpa ketentuan final mengenai aspek-aspek itu, belum tersedia dasar untuk menyimpulkan bahwa program akan langsung berlaku di semua PTN.

Mahasiswa diminta menunggu mekanisme resmi

Perkembangan mengenai kuliah gratis PTN 2026 perlu diikuti melalui pengumuman resmi pemerintah dan perguruan tinggi. Informasi lanjutan diharapkan menjelaskan cakupan penerima, komponen biaya yang ditanggung, tahapan pelaksanaan, serta prosedur yang harus diikuti mahasiswa.

Sebelum ketentuan resmi diterbitkan, mahasiswa tetap perlu mengikuti aturan pembiayaan yang berlaku di PTN masing-masing. Kampus juga masih menjadi rujukan untuk informasi mengenai biaya pendidikan, jadwal pembayaran, dan kebijakan akademik yang sedang berjalan.

Dengan demikian, perkembangan pada 23 September 2026 menunjukkan bahwa pemerintah telah memulai persiapan program kuliah gratis di PTN dan menghitung kebutuhan pembiayaannya. Namun, program tersebut belum sepenuhnya berlaku. Keputusan mengenai skema, cakupan, jadwal, dan dasar anggaran masih menunggu hasil kajian serta pengumuman resmi berikutnya.