Langsung ke konten utama
Yayasan Ilmu Keamanan Jl. Piere Tendean No.11, Kec. Malalayang, Kota Manado, Prov. Sulawesi Utara
Berita Kampus

Satgas PPK UNS Latih 26 First Responder Korban Kekerasan

Oktober 19, 2026 Akademi Komunitas Mapanawang Manado

Surakarta – Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (Satgas PPK) Universitas Sebelas Maret (UNS) menggelar pelatihan dan workshop first responder terhadap korban serta penanganan kekerasan pada Sabtu, 17 Oktober 2026. Kegiatan yang berlangsung di Ruang Sidang 1 Sekolah Pascasarjana UNS, Surakarta, tersebut diikuti 26 anggota dan volunteer Satgas PPK UNS periode 2026–2028.

Pelatihan ini menjadi bagian dari penguatan kapasitas anggota baru Satgas PPK UNS setelah mereka dilantik pada 28 September 2026. Peserta dibekali pemahaman dan keterampilan untuk memberikan respons awal terhadap korban, menerima laporan, mendokumentasikan fakta, serta memastikan perlindungan dan kerahasiaan dalam proses penanganan kasus.

Kegiatan tersebut diberitakan pada 18 Oktober 2026 oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. Hasil pelatihan akan digunakan sebagai bahan penyusunan pedoman first responder bagi Satgas PPK UNS.

Memperkuat respons awal terhadap korban

Dalam penanganan kekerasan di lingkungan perguruan tinggi, respons awal memiliki peran penting. Tahap ini menjadi pintu masuk ketika seseorang menyampaikan pengalaman atau dugaan kekerasan. Karena itu, anggota Satgas PPK UNS perlu memiliki pemahaman yang sama mengenai cara menerima laporan, menggali informasi secara tepat, serta menjaga keselamatan dan kondisi korban.

Materi pelatihan mencakup respons awal terhadap korban, mekanisme penerimaan laporan, dokumentasi fakta, perlindungan, dan kerahasiaan. Peserta juga mempelajari proses pemeriksaan terhadap pelapor dan terlapor melalui simulasi. Simulasi tersebut menjadi bagian dari latihan agar peserta dapat memahami alur pemeriksaan secara lebih terstruktur.

Selain membahas prosedur, pelatihan menekankan prinsip-prinsip dalam berinteraksi dengan korban. Satgas PPK UNS menggunakan pendekatan yang tidak menyalahkan korban, tidak menambah trauma, menjaga kerahasiaan, serta memastikan adanya persetujuan berdasarkan informasi yang memadai.

Prinsip penanganan yang ditekankan

Pendekatan yang tidak menyalahkan korban berarti proses penerimaan laporan tidak diarahkan untuk mempertanyakan pilihan, sikap, atau tindakan korban secara menghakimi. Fokusnya adalah memahami informasi yang disampaikan dan memastikan kebutuhan perlindungan dapat diperhatikan.

Prinsip mencegah trauma tambahan juga menjadi perhatian dalam pelatihan. Proses komunikasi dan pemeriksaan perlu dilakukan dengan hati-hati agar korban tidak kembali mengalami tekanan akibat cara pertanyaan, pengumpulan informasi, atau penyampaian respons yang kurang tepat.

Kerahasiaan menjadi unsur lain yang ditekankan. Informasi yang diterima dalam penanganan laporan perlu dilindungi agar tidak memperbesar risiko bagi korban maupun pihak terkait. Pada saat yang sama, persetujuan berdasarkan informasi yang memadai membantu memastikan korban memahami proses yang akan dijalani sebelum mengambil keputusan.

Mengenal kerangka pertolongan pertama psikologis

Para peserta juga diperkenalkan pada kerangka pertolongan pertama psikologis yang mencakup look, listen, dan link. Kerangka ini digunakan untuk membantu first responder memberikan dukungan awal secara terarah.

  • Look berarti memperhatikan kondisi dan kebutuhan yang terlihat, termasuk situasi keselamatan di sekitar korban.
  • Listen berarti mendengarkan cerita dan kebutuhan korban secara empatik, tanpa menghakimi atau memaksakan jawaban.
  • Link berarti menghubungkan korban dengan dukungan, informasi, atau layanan yang sesuai dengan kebutuhannya.

Pengenalan terhadap kerangka tersebut melengkapi materi teknis mengenai penerimaan laporan dan dokumentasi. Dengan demikian, first responder tidak hanya memahami alur administrasi penanganan, tetapi juga memperhatikan kondisi psikologis serta kebutuhan korban pada tahap awal.

Simulasi pemeriksaan pelapor dan terlapor

Bagian lain dari pelatihan adalah simulasi pemeriksaan terhadap pelapor dan terlapor. Kegiatan ini membantu peserta berlatih mengelola informasi yang muncul dalam proses pemeriksaan, membedakan fakta yang perlu dicatat, dan menjaga agar proses tetap berjalan sesuai prinsip perlindungan serta kerahasiaan.

Dokumentasi fakta menjadi materi penting karena informasi dalam laporan perlu dicatat secara cermat. Pencatatan yang tertib dapat mendukung proses penanganan sekaligus membantu mengurangi kesalahpahaman terhadap informasi yang disampaikan oleh pihak-pihak terkait.

Melalui simulasi, peserta juga memiliki ruang untuk memahami tantangan yang dapat muncul ketika menerima laporan atau melakukan pemeriksaan. Hasil latihan tersebut akan menjadi masukan dalam penyusunan pedoman first responder Satgas PPK UNS untuk mendukung pelaksanaan tugas pada periode 2026–2028.

Satgas PPK UNS menangani enam bentuk kekerasan

Satgas PPK UNS merupakan unit yang menangani upaya pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan perguruan tinggi. Ruang lingkupnya mencakup enam bentuk kekerasan, yaitu kekerasan fisik, kekerasan psikis, perundungan, kekerasan seksual, diskriminasi dan intoleransi, serta kebijakan yang mengandung kekerasan.

Cakupan tersebut menunjukkan bahwa penanganan kekerasan di kampus tidak hanya berkaitan dengan satu jenis peristiwa. Setiap laporan dapat memiliki karakteristik dan kebutuhan penanganan yang berbeda. Oleh sebab itu, penguatan kemampuan anggota dan volunteer diperlukan agar respons awal dapat dilakukan secara hati-hati dan sesuai prinsip yang telah ditetapkan.

Pelatihan first responder yang diikuti 26 anggota dan volunteer menjadi langkah konkret untuk menyiapkan sumber daya Satgas PPK UNS. Setelah pelatihan, materi dan pengalaman simulasi akan menjadi dasar penyusunan pedoman yang dapat memperjelas mekanisme penerimaan laporan, perlindungan korban, dokumentasi, serta proses pemeriksaan.

Dengan pedoman tersebut, Satgas PPK UNS diharapkan memiliki acuan kerja yang lebih terarah dalam menjalankan fungsi pencegahan dan penanganan kekerasan. Penguatan mekanisme ini juga mendukung terciptanya lingkungan kampus yang aman dan terlindungi bagi seluruh warga perguruan tinggi.